Mitra Kami

Selamat Datang di

Pusat Layanan UKM Smesco Indonesia

Smesco Indonesia adalah lembaga resmi di bawah Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang bertugas untuk membantu akses pemasaran bagi usaha kecil dan menengah. Silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi di bawah ini.

Data UKM di Indonesia

UKM terdaftar dari seluruh wilayah Indonesia

46422

43420

Mikro (94%)

2765

Kecil (6%)

237

Menengah (1%)
Daftarkan usaha anda menjadi mitra Smesco > Daftar Disini!

Peta Sebaran UKM di Indonesia

Silakan klik peta Indonesia di sebelah untuk mendapatkan data yang lengkap tentang sebaran UKM di Indonesia

Lihat Detail

Program Kami

Smesco Indonesia mengembangkan SPARC®️ Programs sebagai program unggulan dalam melayani KUKM di seluruh Indonesia yang terdiri dari SPARCTRAC®️, SPARCCAMPUS®️ dan SPARCTRADE®️

/ 01

Sparc Trac

Platform IKU digital bagi para pelaku UKM untuk mengukur apakah sebuah UKM telah naik kelas dan efektivitas program-program Sparc dalam upaya tersebut. Selain itu platform ini juga bertujuan untuk dapat menjadi dasar pertimbangan bagi rekan pembiayaan untuk memberikan pendanaan kepada sebuah UKM....

Lihat Detail
/ 02

Sparc Campus

Platform pelatihan vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pelaku UKM dalam pengupayaan gerakan UKM naik kelas. Kelas dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Smesco sendiri dan juga rekan pengajar yang telah terkurasi untuk melatih di berbagai sektor seperti fesy...

Lihat Detail
/ 03

Sparc Trade

Platform perdagangan yang bertujuan untuk membantu mempertemukan antara pasokan dan permintaan. Berbeda dengan platform seperti e-commerce atau marketplace, platform ini mendorong pihak penjual atau UKM sebagai pihak yang aktif mencari pembeli melalui daftar permintaan yang dibuat oleh para pembe...

Lihat Detail

Berita Terbaru

Label Halal Bikin Produk UMKM Makin di Kenal
  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, penduduk muslim di Indonesia saat ini mencapai 87.2 % dari total populasi penduduk di Tanah Air atau setara dengan 227 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, adalah hal yang lumrah jika Indonesia berkepentingan untuk memberikan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap seluruh penduduknya. Dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah di atur oleh pemerintah mengenai perlindungan dan jaminan pangan halal di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Menurut data statistik produk halal LPPOM MUI Indonesia di laman website www.halalmui.org, jumlah perusahaan yang bersertifikat halal pada tahun 2019 sebanyak 13.951 unit  (69.577 perusahaan jika ditotalkan dengan data periode 2012 - 2019). Kemudian, jumlah sertifikat halal sebanyak 15.495 buah (80.611 sertifikat halal jika ditotalkan dengan data periode 2012 - 2019). Sedangkan,  jumlah produk sebanyak 274.796 produk (963.411 produk jika ditotalkan dengan data periode 2012 - 2019). Berdasarkan data di atas jumlah perusahaan yang bersertifikat halal (tanpa memisahkan usaha besar dan usaha mikro kecil menengah) dari tahun 2012 s.d 2019 sebanyak 69.577 unit. Dengan demikian hanya 0.11% usaha yang terdaftar dibandingkan jumlah UMKM berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 sebanyak 65 juta UMKM. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat halal sangatlah penting bagi UMKM, agar UMKM dapat segera naik kelas. Produk UKMK yang sudah mendapat sertifikasi halal dapat menjadi nilai lebih dari usaha yang dijalankan dan juga dapat lebih mudah untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Sertifikasi halal pada produk UMKM mampu memberikan kepastian status kehalalan dari produk yang dijual, sehingga dapat menenangkan hati konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Lalu, apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal? Berikut cara mendapatkan sertifikat halal bagi pemilik usaha: UKM dapat mengajukan pendaftaran sertifikat secara online dengan klik link di atas. UMKM kemudian mengisi data pendaftaran, status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat Halal, status SJH (Sistem Jaminan Halal)  jika ada, dan kelompok produk. Selanjutnya, UMKM melakukan pembayaran pendaftaran serta biaya akad sertifikasi halal ke bendahara LPPOM MUI melalui email bendaharalppom@halalmui.org yang meliputi: honor audit, biaya sertifikasi halal, biaya penilaian implementasi SJH, dan biaya publikasi majalah Jurnal Halal. Tahap berikutnya, UMKM mengisi dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran serta industri bisnis yang di geluti, di antaranya: manual SJH, diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan, dokumen bahan yang digunakan, dan data matrix produk. Setelah semua dokumen diisi, maka UMKM akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen. UMKM bisa men-download sertifikat halal MUI di menu download SH. Sebelum mengikuti proses di atas, UMKM harus menyiapkan dokumen untuk kelengkapan dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Dokumen tersebut antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelihan (khusus RPH), martiks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti audit internal, dan bukti pelatihan internal. Mendapatkan sertifkasi halal memang membutuhkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Walaupun terkesan rumit, namun produk UMKM dengan label halal, akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, sertifikat halal juga diberlakukan di negara-negara dengan mayoritas muslim seperti Arab dan Timur Tengah.  
Peran Wastra Nusantara Dalam Mengangkat Budaya Indonesia
Ekspor batik pada semester I Tahun 2020 tercatat mengalami peningkatan di tengah pandemi Covid-19, yakni mencapai US$ 21.54 juta atau naik 19.73% di bandingkan semester I Tahun 2019 senilai US$ 17.99 juta. Sedangkan pasar utama untuk ekspor batik Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Batik Pria Tampan adalah salah satu UMKM batik asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang berhasil menembus pasar ekspor ke Amerika Serikat sejak dari 3 tahun lalu. Ada sekitar 95% kain batik yang mereka produksi, dikirim ke negara tersebut. Dalam sebulan rata-rata pengiriman mencapai 5 kontainer dengan nilai mencapai US$ 160 ribu atau setara dengan Rp 2,32 miliar. Tercatat pada bulan April pengiriman itu meningkat mencapai 7 kontainer dengan nilai US$ 220 ribu atau Rp 3,19 miliar. Seperti yang kita ketahui batik merupakan salah satu kain tradisional nusantara atau wastra nusantara yang sudah diakui oleh dunia. Wastra nusantara merupakan salah satu bagian penting dalam budaya banyak suku yang sarat akan makna. Indonesia yang dulu bernama Nusantara dengan letaknya yang srategis, dahulu menjadi melting pot bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Para pendatang yang kebanyakan singgah untuk berdagang ini banyak memberi pengaruh budaya yang kemudian diadaptasi oleh budaya lokal. Akulturasi ragam wastra dari para pendatang yang diadaptasi, dan dipadukan dengan budaya lokal, baik dengan organisasi, kelas sosial, atau religi. Banyak melahirkan hal baru, sehingga tiap wastra mempunyai ciri khas yang menjadi pembeda, seperti bahan yang dipakai, simbol, ukuran, warna serta filosofi di baliknya. Sejatinya, wastra nusantara tidak hanya batik saja, tapi lebih luas dari itu, ada berbagai macam jenis kain tradisional lain yang masing-masing juga memiliki banyak ragamnya yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia seperti tenun, songket dan kain ikat. Tenun  adalah sebuah teknik yang menggunakan prinsip sederhana dalam pembuatan kain, dimana kain di buat dengan menggabungkan benang-benang secara melintang dan memanjang. Bahan kain tenun biasanya menggunakan kapas, sutra atau serat kayu. Songket sendiri merupakan jenis kain yang di tenun secara tradisional yang berasal dari Sumatra, Indonesia. Songket di tenun dengan tangan menggunakan bahan berupa benang emas dan perak. Sedangkan kain ikat adalah kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Di beberapa daerah wastra bukan hanya sebagai kain untuk penutup tubuh. Lebih dari itu, kain-kain tradisional ini memiliki makna yang begitu dalam. Ada cukup banyak suku di Indonesia yang mempercayai bahwa wastra punya pengaruh dalam hidup mereka. Mulai dari kepercayaan masyarakat Bali Aga di Tenganan, Bali, terhadap tenun gringsing yang dapat menyembuhkan penyakit. Hingga di Palembang, Sumatera Selatan, dimana benang emas yang digunakan pada songket merupakan simbol kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada masa itu yang memiliki emas berlimpah. Tak jarang wastra pun mendapat posisi keramat sebagai jimat, seperti halnya di Bengkulu yang meyakini batik besurek yang berisi penggalan-penggalan huruf dari kitab suci mampu menjaga keselamatan pemakainya. Wastra nusantara bahkan juga memiliki status sosial yang bernilai. Dalam tradisi masyarakat adat Sorong, Papua, tenun timor khas daerah tersebut dijadikan sebagai mas kawin. Di Timor sendiri, seorang Ibu biasa menenun sendiri kain untuk diberikan sebagai warisan atau kenang-kenangan bagi anak dan menantu mereka. Dengan banyaknya ragam motif dan corak wastra nusantara saat ini, tentu bisa dipadu padankan dengan penampilan kita sehari-hari, baik itu untuk formal ataupun non formal. Sekarang wastra-wastra dari berbagai daerah sudah banyak yang dipasarkan melalui marketplace secara online. Sehingga tidak menyulitkan kita untuk mencari dan membelinya. Selain itu, dengan menggunakan wastra nusantara, kita tidak hanya menjunjung tinggi budaya, namun juga mendukung dan membangkitkan ekonomi para pelaku UMKM lokal di masing-masing daerah. Yuk, di masa pandemi Covid-19 ini kita bantu para UMKM lokal dengan bangga kenakan wastra nusantara.
Koperasi Keren, UMKM Maju, Indonesia Bangkit
Peringatan puncak Hari Koperasi ke-74 Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) pada Senin (12/07/2021). Hal ini dilakukan mengingat masih dalam situasi pademi Covid-19. Rangkaian peringatan dimulai sejak tanggal 8 Juli hingga 11 Agustus 2021. Tema yang di usung kali ini adalah "Transformasi Digital Koperasi Menuju Bisnis Modern yang Kuat dan Bermartabat” dengan tagline “Digitalisasi Menuju Koperasi Modern". Puncak acara yang dilaksanakan senin kemarin dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan Menteri Koperasi dan UKM periode 2009-2014, Syarif Hasan, beserta tamu undangan lainnya. Deputi Bidang Perkoperasian Kementrian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, dalam sambutannya mengatakan, Koperasi memiliki makna membangun semangat kolektif, dimana berpotensi untuk meningkatkan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.  “Semoga Koperasi dapat terus meningkatkan kualitas secara Nasional, agar menjadi badan usaha yang tangguh, kuat dan profesional di berbagai sektor,” ujarnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam arahannya menyampaikan, pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga menyusur berbagai sektor perekonomian. Pada Kuartal I Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi sebesar 0.74% year on year, namun telah menunjukkan perbaikan dibandingkan Kuartal IV Tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2.19% year on year. “Kita terus optimis, survei berbagai lembaga riset mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi masyarakat pada Kuartal I Tahun 2021, hal ini menjadi peluang bagi pelaku usaha khususnya koperasi dalam melayani anggotanya,” kata Menteri Teten. Menteri Teten mengatakan, pemerintah mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan mengimplementasikan peraturan pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dukungan regulasi tidak hanya memuat kemudahan bagi koperasi, tetapi juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi dan UMKM. Kemudahan yang diberikan antara lain  jaminan kredit program, perizinan usaha, kemitraan strategis, program belanja Kementerian/Lembaga dengan proporsi sebesar 40% untuk UMKM, dan pemanfaatan fasilitas infrastruktur publik, seperti rest area, bandara, pelabuhan, stasiun, mall dan infrastruktur publik lainya sebesar 30% juga untuk UMKM. Selain itu, alokasi pembiayaan perbankan kepada Koperasi dan UMKM juga terus di tingkatkan menjadi 30% pada 2024. Plafon KUR tanpa agunan yang semula 50 juta naik menjadi 100 juta. Disamping itu, pemerintah sedang menyiapkan regulasi kredit bagi Koperasi dan UMKM untuk plafon awal yang semula maksimum 500 juta naik menjadi 20 miliar. Diharapkan rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-74 Tahun 2021 ini dapat menjadi momen akselerasi pengembangan koperasi modern, namun tetap berpegang teguh pada prinsip dan jati diri koperasi itu sendiri.