Mitra Kami

Selamat Datang di

Pusat Layanan UKM Smesco Indonesia

Smesco Indonesia adalah lembaga resmi di bawah Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang bertugas untuk membantu akses pemasaran bagi usaha kecil dan menengah. Silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi di bawah ini.

Data UKM di Indonesia

UKM terdaftar dari seluruh wilayah Indonesia

50183

46903

Mikro (93%)

3024

Kecil (6%)

256

Menengah (1%)
Daftarkan usaha anda menjadi mitra Smesco > Daftar Disini!

Peta Sebaran UKM di Indonesia

Silakan klik peta Indonesia di sebelah untuk mendapatkan data yang lengkap tentang sebaran UKM di Indonesia

Lihat Detail

Apa itu

Xpora adalah solusi digital yang mendukung pengembangan UKM agar lebih menguntungkan, termasuk dengan mempermudah ekspor ke pasar yang tepat.

Program Kami

Smesco Indonesia mengembangkan SPARC®️ Programs sebagai program unggulan dalam melayani KUKM di seluruh Indonesia yang terdiri dari SPARCTRAC®️, SPARCCAMPUS®️ dan SPARCTRADE®️

/ 01

Sparc Trac

Platform IKU digital bagi para pelaku UKM untuk mengukur apakah sebuah UKM telah naik kelas dan efektivitas program-program Sparc dalam upaya tersebut. Selain itu platform ini juga bertujuan untuk dapat menjadi dasar pertimbangan bagi rekan pembiayaan untuk memberikan pendanaan kepada sebuah UKM....

Lihat Detail
/ 02

Sparc Campus

Platform pelatihan vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pelaku UKM dalam pengupayaan gerakan UKM naik kelas. Kelas dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Smesco sendiri dan juga rekan pengajar yang telah terkurasi untuk melatih di berbagai sektor seperti fesy...

Lihat Detail
/ 03

Sparc Trade

Platform perdagangan yang bertujuan untuk membantu mempertemukan antara pasokan dan permintaan. Berbeda dengan platform seperti e-commerce atau marketplace, platform ini mendorong pihak penjual atau UKM sebagai pihak yang aktif mencari pembeli melalui daftar permintaan yang dibuat oleh para pembe...

Lihat Detail

Berita Terbaru

Pentingnya Izin Edar Bagi Pelaku UMKM Makanan & Minuman
Hampir dua tahun sudah, Indonesia melawan virus Covid-19. Meski belum dipastikan kapan pandemi ini akan berakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa virus ini memang bukan hanya urusan Pemerintah semata. Namun juga andil bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memutus rantai penyebarannya dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. Pandemi Covid-19 tidak lain telah menciptakan berbagai permasalahan di dunia usaha, seperti pengurangan gaji, karyawan yang dirumahkan, hingga PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang telah di rasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Seretnya likuiditas keuangan perusahaan, menjadi salah satu alasan dari maraknya permasalahan yang timbul ini. Permasalahan yang terjadi menjadikan masyarakat yang terkena imbas berfikir keras, bagaimana agar mampu bertahan dalam himpitan ekonomi di tengah pandemi. Salah satunya ialah merintis usaha dengan berjualan baik secara offline maupun online. Kebanyakan usaha yang di rintis dan mudah untuk dijual adalah produk makanan dan minuman. Belum lama ini, ramai kasus pelaku UMKM yang menjual makanan restonya dalam bentuk beku (frozen food) di panggil oleh aparat kepolisian karena produknya belum memiliki izin edar BPOM. Meski sejatinya produk tersebut merupakan makanan sendiri yang hanya di jual di resto via aplikasi online dan tidak dijual di supermarket, produk tersebut tetap harus memiliki izin karena termasuk makanan yang disimpan lebih dari 1 minggu. Tidak main-main, pelaku UMKM tersebut dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda Rp 4 miliar. Kasus ini menjadi perhatian bersama dan menimbulkan keresahan bagi pelaku UMKM yang bernasib serupa dengan belum terpenuhinya perizinan pada produknya. KemenKopUKM telah mengambil langkah-langkah dan solusi cepat agar kejadian tersebut tidak menggangu iklim usaha dan pemulihan ekonomi nasional yang sedang berangsur pulih. Koordinasi dengan Kepolisian RI dilakukan KemenKopUKM dan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk memastikan agar aparat berwenang mengedepankan tindakan pembinaan (justice collaborative), bukan penindakan kepada pelaku usaha mikro serta kecil yang masih belum memenuhi perizinan usaha yang dibutuhkan. Nota kesepahaman yang telah ditandatangani akan ditingkatkan menjadi perjanjian kerja sama (PKS) antara unit kerja teknis dari KemenKopUKM dan Kepolisian RI. Setelah adanya PKS, Kepolisian RI akan menerbitkan Petunjuk Arahan (Jukrah) Penanganan UMKM. PKS tersebut juga akan menjadi dasar untuk melakukan sosialisasi bersama KemenKopUKM, Kepolisian RI dan BPOM dalam memberikan sosialisasi terkait izin edar bagi pelaku UMK, Dinas yang membidangi koperasi dan UKM tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain meningkatkan daya saing, izin edar BPOM juga bisa memberikan jaminan keamanan terhadap produk makanan dan minuman ketika dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat Indonesia. Dengan terpenuhinya perizinan bagi UMKM dalam produk usahanya akan membantu UMKM dalam memasarkan produk lebih luas lagi. Yuk simak apa itu izin edar BPOM dan bagaimana cara daftarnya dengan klik gambar di bawah ini.
Kini, Produk UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  Februari 2021, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo.   PP Nomor 7 tahun 2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Pada halaman 50 paragraf 6 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 81 dijelaskan bahwa:   Kementerian/lembaga pemerintah, nonkementerian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah, nonkementerian dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang bersangkutan.   Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan dengan hadirnya peraturan ini, harapannya para UMKM dan Koperasi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa turut andil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.    “Sesuai amanat PP, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMKM dan Koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produk UMKM dan Koperasi,” kata Teten Masduki.     Saat ini alokasi belanja barang dan jasa pemerintah cukup besar untuk UMKM yang mencapai 447,3 Triliun. Alokasi yang sangat besar ini, harapannya bisa memberikan kemudahan untuk para UMKM agar dapat mengembangkan usahanya, tentunya yang sesuai dengan pengadaan barang atau jasa yang bersangkutan.   Salah satu cara untuk UMKM dapat mengikuti atau memanfaatkan alokasi belanja barang dan jasa pemerintahan ini, para UMKM harus menjadi penyedia pada Laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LKPP yang salah satunya adalah E-Katalog.   Apa itu E-Katalog ? E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang pada aplikasi tersebut telah tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah. Aplikasi ini adalah ujung tombak dalam sistem pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Melalui E-Katalog berharap untuk bisa saling terkait dalam pengadaan Barang dan Jasa, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.   Untuk menjadi penyedia pada laman tersebut Smesco bersama LKPP akan mengadakan webinar untuk memberikan edukasi terkait bagaimana UMKM dapat berkontribusi menjadi penyedia pada laman SPSE khususnya layanan E-Katalog.   Info sesi webinar ini akan kami infokan melalui email dan sosial media Smesco Indonesia. Pastikan untuk mendaftarkan usaha anda agar mendapatkan email info dan program dari smesco dan jangan lupa follow media sosial Smesco Instagram, Facebook, Youtube. Mari dukung produk UMKM berjaya di dalam negeri dan luar negeri.  
SMESCO Adakan Temu Mitra UKM di Desa Meat Toba
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) bersinergi menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk para pelaku UMKM di Kawasan Wisata Super Prioritas seperti Labuan Bajo, Toba, Borobudur, Likupang, dan Mandalika. Sinergi ini sebagai bentuk dorongan kepada UMKM untuk memaksimalkan  pemanfaatan digital dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Beragam kegiatan akan diberikan kepada pelaku UMKM seperti sosialisasi program KUR, pelatihan vokasional dan pelatihan e-commerce untuk usaha mikro di sektor pariwisata, bimtek kewirausahaan, marketing mix, coaching clinic, pelatihan manajemen ekspor, pelatihan perkoperasian, temu mitra Smesco, dan pengembangan wastra. Desa Meat di Kabupaten Toba menjadi tempat kedua dari sinergi antara KemenKopUKM dan Dekranas ini. Sebelumnya, yang pertama sudah dilaksanakan di Labuan Bajo, kemudian yang ketiga akan di adakan di Borobudur, dan selanjutnya Likupang dan Mandalika. Desa Meat merupakan desa yang memiliki keunggulan tersendiri dengan narasi budayanya. Desa Meat terkenal dengan sebutan Desa Adat Ragi Hotang Meat. Hal ini dikarenakan hampir 70% ragi hotang yang melegenda dan termahsyur di buat oleh masyarakat di Desa Meat. Ragi hotang adalah jenis kain ulos yang merupakan kebanggaan suku Batak. Kain ulos sebagai wastra nusantara warisan budaya para leluhur, perlu untuk di kembangkan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Sehingga pemakaian bahan baku yang ramah lingkungan menjadi bagian dari program ini, guna menciptakan dan mengembangkan warisan budaya masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Maraknya produk kain ulos pabrikan dengan menggunakan bahan kimia, menggeser pengrajin kain ulos asli yang masih menggunakan bahan alami. Selain menurunkan kualitas, penggunaan bahan kimia oleh sebagian pengrajin kain ulos menjadi penyumbang bagi pencemaran di Danau Toba. Sebagai Kawasan Wisata Super Prioritas, Danau Toba perlu di jaga keberlangsungannya dari berbagai pencemaran. Melalui program Cerita Wastra, pengembangan wastra kepada pelaku UMKM di Desa Meat dilakukan dengan melatih para pengrajin kain ulos untuk kembali menggunakan pewarna alami sebagai bahan bakunya. Pewarna alami kain ulos bisa didapatkan melalui kayu jabi-jabi dan kayu sona (angsana) untuk menghasilkan warna merah, fermentasi buah itom untuk warna hitam, dan  daun salaon untuk menghasilkan warna indigo atau biru laut. Selain pelatihan-pelatihan yang diadakan di Desa Meat, Smesco sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah KemenKopUKM juga mengadakan temu mitra dengan UMKM yang telah mendaftarkan diri di database Smesco melalui link https://dataukm.smesco.go.id. Para pelaku UMKM menceritakan berbagai keluh kesahnya dalam menghadapi pandemi dan memberikan masukan kepada Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Wientor Rah Mada. Obrolan santai ini menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah memperluas jejaring dengan membentuk komunitas UMKM di Kabupaten Toba. Smesco akan mendukung komunitas ini dengan mengadakan program pelatihan dan pendampingan yang presisi dan akurat. Selain itu, Smesco juga akan memasarkan kain ulos secara lebih khusus dengan melibatkan jejaring ekosistem pemasaran Smesco. Saat ini Smesco memiliki Pusat Wastra Nusantara yang beroperasi di lantai dasar Gedung Smesco, sebuah display eksklusif khusus bagi wastra tradisional premium Nusantara yang dikelola menggunakan platform digital dan terintegrasi dengan sistem perbankan milik UMKM pengrajin kain ulos. Dengan digitalisasi, pengunjung akan bisa membeli Wastra Ulos Tradisional jenis Ragi Hotang dari display di Smesco langsung kepada pengrajin kain ulos di Desa Meat dan secara real time bertransaksi menggunakan platform digital QRIS. Lebih lanjut, hasil transaksi tersebut langsung terinput di rekening bank UMKM pengrajin kain ulos di Desa Meat di hari yang sama. Para pelaku UMKM wastra ulos di Desa Meat juga akan dibekali strategi pemasaran digital melalui Siren.id, sebuah platform digital marketing Smesco dan reseller produk UMKM yang dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran. Smesco tidak ingin mengabaikan setiap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan Smesco berharap dapat semakin dekat dengan UMKM untuk bisa mendengar lebih banyak lagi agar dapat membuat program-program yang tepat sasaran. Tidak ada perasaan yang lebih menyenangkan daripada menyaksikan UMKM yang bersemangat untuk maju. Horas!