Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menerus meningkatkan kemampuannya di berbagai sektor, termasuk di sektor ekonomi dan bisnis. Peningkatan sektor ekonomi dan bisnis dipicu oleh banyaknya pengusaha yang mendirikan usaha dalam skala kecil atau besar.

Bisnis dalam bentuk perseroan terbatas atau yang lebih dikenal dengan PT, lebih diminati karena status hukumnya, karena terdapat pemisahan kewajiban dan aset antara pemilik dan perusahaan.

Pemerintah melihat peluang ini dan melakukan terobosan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta kerja memungkinkan Perseroan didirikan oleh 1 orang atau disebut sebagai Perseroan Perorangan.

Apa itu Perseroan Perorangan?

Umumnya pendirian Perseroan dilakukan oleh 2 orang atau lebih, namun sebagaimana telah diresmikannya UU Cipta Kerja yang mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya, menjadikan pendirian badan usaha berbentuk Perseroan dapat dilakukan oleh 1 orang sebagai Pemegang Saham sekaligus Direktur.

Hal ini tertuang dalam Pasal 153A ayat 1 UU Cipta Kerja, bahwa:

Perseroan Perorangan sendiri adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Unsur Penting Perseroan Perorangan

Dalam UU Cipta Kerja, pengertian Perseroan Perorangan terbagi kedalam dua unsur, yaitu unsur perorangan dan kriteria UMK.

Dalam unsur perorangan, pendirian Perseroan Perorangan hanya dilakukan oleh 1 orang dan hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja, dimana orang asing tidak boleh mendirikan Perseroan Perorangan.

Perseroan Perorangan memiliki karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, hanya membuat surat pernyataan pendirian saja. Selain itu, Perseroan Perorangan juga tidak memerlukan akta notaris, cukup 1 orang pendiri sebagai pemegang saham, serta tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

Sedangkan unsur UMK yang berarti usaha mikro dan kecil dimaksudkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan diperuntukkan bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan PP No 7 tahun 2021, dalam Pasal 35 dijelaskan kriteria usaha mikro memiliki modal paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan kriteria usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa Perseroan Perorangan adalah Perseroan yang didirikan oleh 1 orang dengan modal kurang dari Rp5 miliar.

Bagaimana Status Perseroan Perorangan?

Meski didirikan hanya 1 orang saja, Perseroan Perorangan tetap memiliki status sebagai badan hukum sama seperti Perseroan Terbatas (PT) yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 orang pendiri dan pemegang saham.

Status Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam PP No.8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Kelebihan Perseroan Perorangan

Dengan mendirikan Perseroan Perorangan, pendiri akan mendapatkan berbagai kelebihan antara lain:

• Memberikan perlindungan hukum dengan adanya pemisahan aset pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal.
• Memudahkan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
• Hanya mengisi form pernyataan pendirian tanpa adnya akta notaris.
• Status badan hukum didapatkan saat memperoleh Sertifikat.
• Bebas menentukan besaran modal.
• Bersifat one-tier dimana pendiri akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan.
• Biaya pendaftaran hanya Rp50 ribu.

Proses Pendirian Perseroan Perorangan

Dalam mendirikan Perseroan Perorangan, pendiri harus mengikuti berbagai proses hingga usahanya dapat berjalan dengan status Perseroan Perorangan. Adapun proses yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

• Menentukan nama Perseroan Perorangan.
• Menentukan kode kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2020).
• Membuat surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan.
• Pendaftaran Perseroan Perorangan dilakukan secara elektronik melalui Menteri Hukum dan HAM RI.
• Membuat NPWP Perseroan Perorangan.
• Membuat NIB Perseroan Perorangan dan perizinan usaha lainnya.
• Membuat rekening Bank Perseroan Perorangan.

Syarat Pendirian Perseroan Perorangan

Berikut syarat pendirian Perseroran Perorangan:

• Didirikan oleh 1 orang sebagai Pemegang Saham sekaligus Direksi (tidak ada Komisaris).
• Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil.
• WNI paling rendah berusia 17 tahun dan cakap secara hukum.
• Membuat surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan format isian sebagai berikut:
  • Nama Perseroan.
  • Tempat kedudukan Perseroan.
  • Alamat lengkap Perseroan.
  • Jangka waktu berakhirnya Perseroan.
  • Maksud dan tujuan Perseroan.
  • Kegiatan usaha Perseroan.
  • Jumlah modal, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
  • Nilai nominal dan jumlah saham.
  • Data pendiri yang mencangkup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri Perseroan.

Laporan Keuangan Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada menteri paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Laporan keuangan didaftarkan secara elektronik, kemudian kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Laporan keuangan tersebut berisikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Jika Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangannya, maka Perseroan Perorangan akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukumnya.

Rekening Bank Perseroan Perorangan

Setelah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan, pendiri Perseroan Perorangan harus mengurus beberapa dokumen lain seperti NPWP, NIB, dan rekening Bank. Untuk pembuatan rekening Bank bagi Perseroan Perorangan, pendiri dapat mendatangi Bank BNI terdekat dengan membawa persyaratan berupa:

• KTP pendiri Perseroan Perorangan.
• NPWP Pendiri dan NPWP Perseroan Perorangan.
• NIB Perseroan Perorangan.
• Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan.
• Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan.