Tahukah #SobatSmesco pangan yang diedarkan di Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pangan olahan dan pangan segar. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses olahan dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan segar merupakan pangan yang belum mengalami pengolahan, dapat dikonsumsi secara langsung, dan dapat menjadi bahan baku pangan olahan.

Pangan olahan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam dan luar negeri dalam peredarannya telah di atur dan harus memiliki izin melalui instansi yang berwenang. Hal ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari pangan olahan yang berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan. Nomor izin tersebut dapat di temukan di bagian depan label dengan berbagai kode yang diikuti dengan sederet angka.

Begitu banyak para pelaku UMKM yang melupakan izin atau sertifikasi untuk produk pangan olahan yang dijual. Ini dikarenakan anggapan bahwa mengurus izin sangatlah sulit dan harus melewati berbagai persyaratan. Padahal saat ini melalui UU Cipta Kerja, pemerintah telah mempermudah penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Baca juga : Mudahnya Membuat NIB Secara Online Melalui OSS 

Berbagai jenis perizinan pangan olahan telah diatur pemerintah baik melalui Dinas Kesehatan (DinKes) maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan klasifikasi jenis pangan olahan, risiko, tempat usaha, dan jenis usaha dari pelaku UMKM itu sendiri. Terdapat berbagai jenis perizinan pangan olahan yang perlu #SobatSmesco ketahui. Apa saja izinnya? Yuk simak informasinya berikut ini.

1. Sertifikat Penyuluhan (SP)

Industri berskala rumah tangga yang didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil, cukup mendaftarkan produk yang akan dipasarkannya melalui DinKes berupa kode SP. Kode SP merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha dengan modal terbatas dan pengawasan diberikan oleh DinKes, sebatas penyuluhan.

2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Selain Sertifikat Penyuluhan yang dikeluarkan oleh DinKes, terdapat sertifikasi lain berupa SPP-IRT. Nomor PIRT yang saat ini berjumlah 15 digit diperuntukkaan bagi pangan olahan yang memiliki daya tahan atau keawetan diatas 7 hari, dengan masa berlaku selama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang. SPP-IRT ini bisa menjadi jaminan bahwa produk yang dijual tersebut aman untuk dikonsumsi.

3. Makanan Dalam (MD)

Bagi pelaku usaha yang memiliki modal lebih dan mampu mengikuti persyaratan dari pemerintah untuk mendaftarkan izin produknya, bisa melalui BPOM untuk kemudian medapatkan kode MD. Kode MD digunakan untuk pangan olahan yang berasal dari dalam negeri.

4. Makanan Luar (ML)

Selain kode MD, terdapat juga kode ML yang digunakan untuk produk pangan olahan impor yang berasal dari luar negeri. Kode ML khusus dibuat untuk produk luar yang diimpor ke Indonesia dengan catatan telah memenuhi syarat sesuai aturan BPOM. Kode ini juga diberikan terhadap produk yang langsung dipasarkan di Indonesia maupun produk yang dikemas ulang.

Namun, perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin edar baik SPP-IRT maupun BPOM. Jenis pangan olahan tersebut dapat #SobatSmesco lihat pada gambar dibawah ini.

Apabila #SobatSmesco merupakan pelaku usaha di bidang pangan olahan, namun belum memiliki izin dalam peredaran produk yang dijual. Segera daftarkan produkmu pada instansi yang berwenang seperti DinKes tempat kamu tinggal maupun BPOM. Jadikan produkmu memiliki nilai lebih dalam memberikan keamanan bagi konsumen.