UMKM merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun dengan modal terbatas, pelaku UMKM telah menunjukkan kemampuannya bertahan dari gempuran krisis saat pandemi. Terbukti UMKM Indonesia telah menyumbang 61,07% PDB, menyerap 97% tenaga kerja, dan menghimpun investasi hingga 60,42%.

Meski mendominasi lapangan usaha, jumlah UMKM yang berhasil naik kelas tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang stuck atau bahkan gulung tikar. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan pada saat pandemi. Akses permodalan menjadi masalah klasik yang sering dihadapi oleh UMKM.

Status badan usaha yang tidak jelas kerap menjadi faktor utama yang menyulitkan UMKM dalam mengakses permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan formal. Dalam hal ini, kejelasan usaha berbadan hukum biasanya mencakup aspek kepemilikan modal, tujuan usaha dan perjanjian usaha, serta struktur organisasi perusahaan.

Selain memudahkan dalam mengakses permodalan, UMKM yang sudah berbadan usaha dilindungi oleh undang-undang dan juga memiliki kredibilitas tinggi oleh pelanggan. Selain itu UMKM bebas dalam melakukan aktivitas usahanya. Sebelum mendirikan badan usaha, yuk kenali dulu perbedaan antara PT, PT Perseorangan, dan CV.

PT (Perseroan Terbatas)

PT merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan pendiriannya telah diatur secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Berikut beberapa poin penting dalam mendirikan PT:

  • Pendirian PT membutuhkan setidaknya dua orang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), namun dalam aturan Penanaman Modal Asing, Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan sebagai pendiri;
  • Sesuai Pasal 16 UU PT, penamaan sebuah PT harus didahului dengan “Perseroan Terbatas” atau PT. Penamaan PT juga tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998;
  • Modal dasar minimal Rp50 juta. Dan setidaknya 25% dari modal tersebut sudah harus disetor oleh pendiri PT sebagai pemegang saham;M
  • emiliki paling sedikit dua orang pengurus yang bertindak sebagai Direksi dan Komisaris. Khusus untuk PT Terbuka, diwajibkan memiliki setidaknya dua orang anggota direksi;
  • Dapat menjalankan semua kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

PT Perseorangan

PT Perseorangan merupakan suatu badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang saja, dimana usahanya masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. PT Perseorangan bertujuan untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam membangun usahanya.

Berikut beberapa poin penting dalam mendirikan PT Perseorangan:

  • Pendirian PT Perseorangan dilakukan hanya satu orang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
  • Sesuai Permenkumham No. 21 Tahun 2021, PT Perseorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai usaha mikro dan kecil;
  • Pendiri sebagai pemegang saham sekaligus direksi;
  • Tidak ada komisaris;
  • Modal sesuai kesepakatan pendiri dan maksimal Rp5 miliar;
  • Tanpa akta notaris, cukup mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik.

CV (Commanditaire Vennootschap)

CV merupakan suatu badan usaha yang bukan berbadan hukum karena tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya.

Berikut beberapa poin penting dalam mendirikan CV:

  • Pendirian CV dilakukan setidaknya dua orang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan sebagai pendiri;
  • Tidak memiliki aturan khusus mengenai penamaan, jadi ada kemungkinan sebuah CV memiliki nama yang mirip atau bahkan sama dengan CV lainnya;
  • Tidak ada sistem kepemilikan saham di CV. Jumlah modal awal tidak ditentukan secara khusus sehingga penyetoran modal dapat ditentukan dan dicatat secara mandiri;
  • Kepengurusan dalam sebuah CV dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yaitu Persero Aktif dan Persero Pasif;

 

SMESCO X Kontrak Hukum

Nah, dalam membantu UMKM membuat badan usaha, Smesco Indonesia bekerja sama dengan KontrakHukum.com memberikan akses kemudahan dan kecepatan kepada UMKM seluruh Indonesia dalam membuat badan usaha berupa PT, PT Peseorangan, dan CV. Caranya cukup mudah, #SobatSmesco cukup mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

  • Kunjungi website www.badan-usaha.smesco.go.id;
  • Masukan nama badan usaha yang ingin #SobatSmesco buat;
  • Pilih apakah #SobatSmesco ingin membuat PT, PT Perseorangan, atau CV;
  • Lengkapi data-data yang dibutuhkan;
  • Jika ada kendala, gunakan fitur live chat untuk mendapatkan solusinya.

Sebelum memulai, #SobatSmesco perlu mempersiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan (berupa file softcopy dengan besaran maksimal 2MB) :

  • KTP Pendiri;
  • NPWP Personal;
  • Kartu Keluarga.

Berikut contoh pendaftaran badan usaha berupa PT Perseorangan pada website www.badan-usaha.smesco.go.id.

Masukkan Data Diri berupa nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email

 

Masukkan nama badan usaha dengan tiga suku kata beserta dua alternatif nama lain jika nama tidak tersedia

 

Upload foto KTP dan NPWP pemegang saham

 

Tambahkan NPWP dan OSS RBA apabila ingin sekaligus memiliki rekening bank (diperlukan waktu tambahan dua hari)

 

Tambahkan PKP apabila ingin bayar PPn lebih ringan

 

 

Tambahkan Alamat Bisnis apabila belum memiliki alamat bisnis

 

Apabila sudah menambahkan tambahan yang diperlukan untuk usaha #SobatSmesco, selanjutnya Kamu akan mendapatkan tampilan baru pada laman pendaftaran dengan total biaya yang harus di bayarkan. Setelah melakukan pembayaran, tim KontrakHukum.com akan segera memproses permohonanmu. Jangan lupa, jika mengalami kendala segera gunakan fitur live chat ya!