Pelaku UMKM yang kebanyakan merupakan usaha kecil dan mikro, lebih sering mengabaikan dalam hal pengurusan izin atau legalitas badan usaha karena merasa masih berada dalam lingkup kecil dalam suatu usaha. Legalitas suatu badan usaha adalah sangat penting, terutama di Indonesia yang merupakan negara hukum. Perizinan atau Legalitas badan usaha harus diurus sejak berdirinya suatu usaha atau dengan kata lain saat usaha tersebut dibangun. Beberapa perizinan atau legalitas yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah izin membuat usaha serta izin mendaftarkan merek.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Ekonomi Kreatif tahun 2018 menyebutkan bahwa sekitar 96% UMKM di Indonesia ternyata tidak berbadan hukum dan tidak memiliki payung hukum. Kondisi yang memprihatinkan ini, dimana UMKM sebagai salah satu sektor penyumbang PDB di Indonesia, ternyata tidak memiliki legalitas badan usaha yang jelas. Padahal perizinan atau legalitas ini akan menjadi perlindungan kepada UMKM nantinya.

Kementerian Koperasi dan UKM, Smesco Indonesia, dan PT Legal Tekno Digital (KontrakHukum.com) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk kerja sama pemberian kemudahan legalitas bagi UMKM. Dalam kerja sama ini meliputi pengelolaan website layanan hukum bisnis dan perizinan usaha bagi UMKM mitra Smesco. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas akses pasar serta nilai tambah produk UMKM Indonesia. Adanya Nota Kesepahaman ini, ketiganya berupaya menjadikan produk UMKM asli Indonesia memiliki legal standing sehingga hak cipta dan iklim usaha UMKM terlindungi dengan baik.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, berharap langkah ini dapat mempermudah transformasi UMKM dari sektor informal ke sektor formal. Menteri juga mendorong para pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek mereka ke Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan memiliki HAKI maka para pelaku UMKM memiliki hak yang sah atas merek mereka sehingga dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan jaringan bisnis ke depannya.

"Salah satu kuncinya adalah kemudahan mendapat badan usaha. Dengan mereka menjadi legal, mereka juga akan mudah mendapatkan berbagai legalitas, seperti sertifikasi halal, izin edar dari BPOM, termasuk HAKI, Jadi tak hanya sekadar memiliki produk, tetapi brand-nya juga dipatenkan.” ujar Teten di Smesco Tower, Selasa (26/7/2022).